Penulis: Ari Setiawan – Majalah Sunday
Belakangan ini, media sosial dan berita nasional dipenuhi dengan pembahasan mengenai “17+8 Tuntutan Rakyat” yang viral di berbagai platform digital. Sebagai pelajar dan remaja Indonesia, kita perlu memahami apa sebenarnya tuntutan ini dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan kita. Mari kita bahas bersama-sama
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat adalah kampanye masyarakat Indonesia yang mengusung tagline “Transparansi, Reformasi, Empati”. Angka 17+8 merujuk pada 25 poin tuntutan yang dibagi menjadi dua kategori: 17 tuntutan jangka pendek dengan deadline 5 September 2025, dan 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi hingga 31 Agustus 2026.
Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai isu yang dianggap merugikan masyarakat, mulai dari transparansi anggaran negara, keadilan sosial, hingga perlindungan hak asasi manusia. Yang menarik, gerakan ini tidak hanya didukung oleh mahasiswa dan aktivis, tetapi juga berbagai kalangan termasuk artis dan influencer yang turut menyebarkan tuntutan ini di media sosial.
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)
Pecat atau berikan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat tengah krisis
Libatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
Hentikan tindakan kekerasan polisi dan patuhi SOP pengendalian massa yang ada
Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota/komandan yang melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM
Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan pengamanan sipil
Tegakkan disiplin agar anggota TNI tidak ambil alih fungsi sipil
Nyatakan komitmen publik TNI untuk memihak sipil selama krisis demokrasi
Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk guru, buruh, nakes, mitra ojol) di seluruh Indonesia
Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing
Reformasi besar-besaran DPR, audit publik, larangan mantan koruptor jadi caleg, dan penghapusan hak istimewa
Reformasi partai politik dan penguatan peran oposisi dalam sistem demokrasi
Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil dan batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat
Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor, dan perkuat KPK serta UU Tipikor
Reformasi Polri agar profesional dan humanis, dan revisi UU Kepolisian
Penarikan total TNI dari proyek sipil, serta revisi UU TNI
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Kompolnas
Evaluasi menyeluruh kebijakan ekonomi, termasuk PSN, UU Cipta Kerja, dan perlindungan terhadap masyarakat adat serta lingkungan
Sebagai generasi muda yang akan mewarisi negara ini, kita perlu paham bahwa tuntutantuntutan ini berkaitan langsung dengan masa depan kita. Bayangkan jika transparansi anggaran pendidikan tidak terwujud – bagaimana kita bisa memastikan dana yang seharusnya untuk beasiswa, fasilitas sekolah, dan peningkatan kualitas pendidikan benar-benar sampai kepada kita?
Atau pikirkan tentang tuntutan upah layak untuk guru. Ketika guru kita mendapat kesejahteraan yang baik, mereka akan lebih termotivasi mengajar dan memberikan pendidikan terbaik. Ini artinya, kualitas pendidikan yang kita terima juga akan meningkat.
Jika pemerintah memenuhi tuntutan transparansi anggaran dan reformasi sistem, kita bisa berharap pada:
Akses pendidikan yang lebih setara. Dengan anggaran yang transparan, dana pendidikan akan dialokasikan lebih efektif. Anak-anak dari keluarga kurang mampu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas hingga perguruan tinggi.
Guru yang lebih sejahtera dan termotivasi. Tuntutan upah layak untuk guru akan meningkatkan kualitas pengajaran. Bayangkan jika guru-guru kita tidak perlu khawatir soal ekonomi dan bisa fokus sepenuhnya pada tugas mendidik kita.
Kebijakan pendidikan yang stabil. Dialog publik yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih konsisten, sehingga kita tidak perlu bingung dengan perubahan kurikulum yang terlalu sering.
Reformasi sistem politik akan mengajarkan kita nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Kita akan tumbuh dalam lingkungan di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang wajar, bukan sesuatu yang harus diperjuangkan.
Penguatan lembaga pengawas seperti Komnas HAM juga akan memberikan perlindungan lebih baik bagi hak-hak kita sebagai pelajar dan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Kita tidak perlu takut untuk berbicara atau mengkritik kebijakan yang merugikan.
Reformasi perpajakan yang adil akan mengurangi kesenjangan sosial. Ini berarti anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi akan memiliki kesempatan yang lebih setara untuk berkembang dan meraih cita-cita mereka.
Tanpa reformasi sistem, kita menghadapi risiko kapitalisasi pendidikan yang semakin parah. Seperti yang dikhawatirkan mahasiswa dalam berbagai demonstrasi: “Pendidikan kita hari ini dikapitalisasi. Setiap pendidikan dikapitalisasi, negara ini lama-lama bukan lagi di tangan kita, tapi di tangan para penguasa dan pengusaha.”
Data menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah menurun drastis di jenjang yang lebih tinggi. Tanpa reformasi, kesenjangan ini akan semakin melebar, dan mimpi kita untuk kuliah mungkin hanya akan menjadi privilese anak-anak kaya saja.
Ketidakresponsifan pemerintah terhadap tuntutan masyarakat dapat menciptakan “krisis kepercayaan” yang mendalam. Kita akan tumbuh dalam lingkungan politik yang tidak stabil, di mana kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu tanpa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang.
Lebih parah lagi, kegagalan sistem dalam merespons aspirasi dapat menciptakan generasi muda yang apatis terhadap proses demokrasi. Kita mungkin akan kehilangan kepercayaan pada institusi negara dan menjadi generasi yang pesimis terhadap masa depan Indonesia.
Tanpa upah layak dan perlindungan terhadap PHK massal, keluarga kita akan semakin kesulitan membiayai pendidikan. Banyak penerima KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) yang sudah mulai khawatir tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka akibat pemangkasan anggaran.
Sebagai generasi muda, kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan:
Jangan hanya ikut-ikutan share di media sosial tanpa memahami substansinya. Diskusikan dengan teman-teman, guru, dan keluarga tentang apa arti tuntutan ini bagi masa depan kita.
Berikan pandangan yang kritis terhadap berbagai kebijakan, tetapi selalu dengan argumen yang konstruktif dan berdasarkan data yang valid
Mulai dari lingkup kecil seperti OSIS atau organisasi sekolah, belajarlah berdemokrasi dengan baik. Ini akan mempersiapkan kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
Terus update informasi dari sumber-sumber terpercaya, jangan mudah termakan hoaks atau propaganda.
Pengalaman reformasi 1998 mengajarkan kita bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Setelah 27 tahun reformasi, masih banyak tuntutan yang belum terpenuhi. Aktivis reformasi 1998, Yodhisman Surata, bahkan menegaskan: “Ini fase terakhir, kalau lewat ini, kita menunggu siklus 25 tahun lagi mungkin kita sudah di bawah tanah.” Ini menunjukkan betapa pentingnya momentum saat ini. Kita, sebagai generasi muda, memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa Indonesia yang kita wariskan kepada generasi selanjutnya adalah Indonesia yang lebih baik.
Tuntutan 17+8 bukan sekadar tren media sosial, tetapi representasi dari aspirasi masyarakat Indonesia untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Bagi kita sebagai pelajar dan remaja, ini adalah kesempatan untuk ikut serta dalam pembentukan masa depan bangsa.
Jika tuntutan ini dipenuhi, kita akan merasakan dampak positifnya dalam bentuk pendidikan yang lebih berkualitas dan terjangkau, lingkungan sosial-politik yang lebih stabil, dan kesempatan yang lebih setara untuk semua. Sebaliknya, jika diabaikan, kita akan menghadapi risiko pendidikan yang semakin mahal, ketidakstabilan sosial, dan generasi muda yang apatis.
Seperti yang sering dikatakan, “Pendidikan adalah batu loncatan ke depan, bukan rantai yang terus mengikat.” Mari kita pastikan bahwa pendidikan dan masa depan kita tidak menjadi komoditas, tetapi hak yang bisa dinikmati oleh setiap anak Indonesia.
Yang terpenting, ingatlah bahwa perubahan membutuhkan partisipasi aktif dari kita semua. Mulailah dari hal-hal kecil di sekitar kita, dan yakinlah bahwa setiap suara generasi muda memiliki kekuatan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik.
Artikel ini ditulis untuk memberikan pemahaman kepada pelajar dan remaja Indonesia tentang pentingnya gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dan dampaknya bagi masa depan generasi muda. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik untuk semua
*****
Dapatkan informasi mengenai kesehatan mental, edukasi seksual, dan tips pelajar hanya di Majalah Sunday, teman curhat remaja Indonesia.